Dilema BBM (Bagai Buah Simalakama)

Membicarakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia memang menimbulkan polemik. Di satu sisi, harga BBM yang konon akan naik 80 persen pasti akan memberatkan masyarakat kecil, yang merupakan mayoritas di negara kita. Di sisi lain, naiknya harga BBM tersebut diluar kehendak pemerintah, atau yang biasa kita dengar dengan melonjaknya harga minyak dunia.

Para penghuni gedung pemerintah Republik Indonesia, sebelum menjabat seperti sekarang, sering berseru tidak akan menaikkan harga BBM. Siapa yang tahu mereka sekarang siap tidak populer, demi terhapusnya subsidi BBM di pertiwi ini. Masyarakat umum lain lagi, mereka yang memang selama ini terasingkan dari permasalahan global, untuk saat ini harus menjadi korban. Mereka bingung harus bagaimana dan terdiam pasrah pada nasib. Haruskah semua ini terjadi?

Setidaknya ada sebuah permasalahan pokok dalam dilema naiknya harga BBM selama ini. Permasalahan tersebut adalah soal ketergantungan. Negara bergantung pada dunia global, sedangkan masyarakat bergantung pada BBM. Dalam hal ini hasil minyak bumi kita selalu ditentukan oleh harga internasional. Jelas hal tesebut tidak sesuai dengan UUD pasal 33 yang salah satu pasalnya tertulis bahwa seluruh hasil bumi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilkuasai oleh negara dan digunakan demi kesejahteraan rakyat. Sedangkan rakyat tidak mau tahu, karena hidup mereka sudah susah, terus menuntut kesejahteraan yang dijanjikan.

Masalah negara yang mendilema seperti soal BBM ini tidaklah bisa diselesaikan secara gegabah. Perlu usaha bertahap untuk hasil yang maksimal. Seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Begitu pulalah masalah BBM ini, untuk pemecahannya perlu adanya pengorbanan, semoga saja bukan powerless society Namun, pilihan tetap harus diambil. Ada beberapa pemecahan yang dapat diambil dalam permasalahan BBM, menyangkut jangka pendek dan jangka menengah.

Pertama, untuk waktu terdekat harus ada keputusan, apakah pemerintah membantu masyarakat, ataukah masyarakat yang membantu pemerintah. Naiknya BBM jelas gambaran bahwa pemerintah meminta tolong kepada masyarakat, untuk menanggung kesalahan yang tidak tahu siapa yang membuatnya. Namun, jika kita memilih pilihan pertama, dalam hal ini pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk menambal subsidi BBM yang membengkak. Dana tersebut dapat berupa pengambilan dana dari pos-pos dana APBN lain yang tidak mendesak. Memang akan sangat sulit, namun haruskah mengorbankan masyarakat?

Kedua, dan seterusnya adalah tahap jangka menengah. Mengurangi ketergantungan harga minyak nasional terhadap harga minyak dunia. Untuk hal ini, sebaiknya hasil Bumi yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat tidak diperjual-belikan secara bebas di pasar internasional. Perlu adanya kontrol pemerintah dan kontrol dari masyarakat, sehingga kebutuhan dalam negeri dahulu yang diutamakan.

Ketiga, ini menyangkut poin ke dua. meninjau kembali perusahaan asing yang ada di Indonesia, terutama perusahaan yang mengeruk hasil-hasil alam Indonesia. Permasalahanya adalah hasil-hasil bumi Indonesia harus bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dengan sangat kekurangan di daerah yang berpotensi akan hasil alam.

Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Hal ini bertujuan agar negara kita tidak selalu bergantung dengan pengelolaan asing, terutama memproduksi minyak mentah menjadi minyak siap guna. Sehingga pada akhirnya hasil alam bumi Indonesia dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.

Kelima, reaksi penolakan rakyat terhadap naiknya BBM menandakan bahwa rakyat masih sangat bergantung dengan BBM. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Dari pejabat hingga tukang bakso memiliki kendaraan bermotor. Belum lagi dengan produksi kecil-menengah. Ketergantungan rakyat terhadap BBM harusnya dapat dikurangi. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan transportasi umum. Jika perlu transportasi umum menjadi raja di jalanan, sebagai contoh lihat negara-negara maju seperti Jepang dan negara Eropa Barat. Selain mengurangi konsumsi BBM, kebijakan ini juga dapat mengurangi polusi udara. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dikurangi.

Sebuah dilema, selalu menuntut pengorbanan di satu sisi demi kepentingan yang lain. Menyoal BBM tidak akan pernah berakhir ketika kita harus menggantungkan nasib bangsa di tangan negara lain. Namun, perdagangan global seakan-akan tidak bisa lagi dihindari. Masyarakat kecil selalu menjadi korban, sedangkan masyarakat atas terkesan tidak ambil peduli. Negara harus mengambil sikap, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang tidak merugikan masyarakat. Perubahan harus terjadi demi kepentingan bangsa kita. Pertanyaannya apakah kita berani berubah dan berkorban???