Minggu, 01 Maret 2015

IDENTITAS TIONGHOA DI KALIMANTAN BARAT (Bag.2)

(Sambungan dari bagian 1)

Sumber: google
Dengan datangnya berbagai imigran asing ke Indonesia periode 1860-1890 dan 1900-1930, Belanda melakukan kebijakan pembagian kelas. Kelas satu adalah orang Belanda dan bangsa Eropa, kelas kedua adalah golongan yang disebut Timur Asing, meliputi Tionghoa dan Arab, sedangkan kelas ketiga adalah penduduk asli setempat yang disebut pribumi. Pembagian kelas ini demi kepentingan politik dan ekonomi Belanda. Pertama, dengan meletakkan orang Eropa di startifikasi tertinggi, maka akan menjaga kekuasaannya. Kedua, meletakkan golongan Timur Asing di tempat kedua akan menjaga jaringan perekonomiannya, mengingat golongan Timur Asing adalah urat perdagangan saat itu. Ketiga, menempatkan kelompok pribumi di bawah berarti terus menjaga otoritas Belanda terhadap Nusantara pada saat itu. Bagi golongan pribumi yang ada di bawah, kedua kelas di atas tentu saja akan sulit dibedakan. Kesamaan kelas satu dan kelas dua adalah keduanya sama-sama menindas kelas ketiga. Sedangkan tentu, saja dalam logika sederhana kelas kedua pun pasti tertindas oleh kelas pertama.
      Berkembangnya politik etis di awal  abad ke-20 mengubah banyak identitas sosial, politik, dan budaya di Nusantara. Tentu saja harus berani diakui orang Indonesia, bahwa identitas Indonesia pun lahir di saat ini lewat Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Sumpah Pemuda 1928. Bagi identitas Tionghoa, seperti sudah dibahas di persoalah istilah Tionghoa dan Cina di atas, masa ini memberikan identitas Tionghoa yang baru. Leo Suryadinata (2010: 185), seperti juga M.D. La Ode (2012: 7-8), memperlihatkan setidaknya ada tiga identitas Tionghoa saat itu. 

IDENTITAS TIONGHOA DI KALIMANTAN BARAT (Bag.1)

Identitas Tionghoa, seperti halnya identitas Dayak, 
tidak mudah untuk digeneralisir. 

       
Sumber: google
Seperti halnya identitas Dayak, identitas Tionghoa akan dikupas dari sudut etimologis, sejarah, politik, dan sosial.


Permasalahan istilah Tionghoa mengalami pasang surut dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Ada masanya bangsa tersebut dipanggil Cina, China, Chinese Shina, Shin, Tionghoa, dan Tiongkok. Menurut Leo Suryadinata, dalam bukunya Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia (2010: 200), "... bagi orang Tionghoa yang masih sadar dengan tradisinya, istilah Cina itu merupakan lambang pelecehan etnis dan diskriminasi." Sementara itu, bertentangan dengan Leo Suryadimata, M.D. La Ode dalam Etnis Cina Indonesia Dalam Politik (2012) justru menggunakan istilah Etnis Cina Indonesia (ECI) untuk menyebutkan kelompok yang sama. Argumen La ODe adalah,

"Selama penelitian ... tidak ditemukan seorangpun warga Etnis Tionghoa, melainkan etnis Hakka/Khek, Tio Ciu, Hok Cia, Hokkien, dan Kanton. Etnis itulah (di antaranya) yang meminta agar dirinya disebut Etnis Tionghoa... Penetapan penggunaan istilah Etnis Cina merujuk pada latar belakang negara asal imigran Cina di Indonesia... Sama juga apabila warga negara Indonesia (etnis Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Dayak, ... dan lainnya) ke luar negeri, di luar negeri mereka disebut Etnis Indonesia atau orang Indonesia."

      Dalam perjalanan sejarah istilah yang menyangkut imigran dari Negeri Tirai Bambu memang beragam. Dalam penelusuran http://id.wikipedia.org/wiki/Penggunaan_istilah_Cina,_China,_dan_Tiongkok (diakses 15/1/2014, pukul 15:43), Leo Suryadinata, dan M.D. La.Ode, diketahui bahwa dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutlah "Uthlubul ‘ilma walaw bishshiin", dalam Bahasa Indonesia "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Shin." Negeri Shin adalah negeri yang berhasil disatukan Kekaisaran Chin (225 SM) dalam hal politik, bahasa, alat ukur, dan tulisan. Inilah untuk pertama kali daerah liar dengan berbagai suku tersebut bersatu dalam satu kebiasaan. Wilayah ini kemudian dikenal dengan Chin. Pedagang Arab menyebutnya Shin, orang-orang Eropa menyebutnya China (disebut Caina/Cayna), orang Amerika Serikat menyebutnya Chinese.
      Sampai di sini sepertinya tidak ada masalah dengan istilah Cina. Namun, ketika kolonialisme Bangsa Barat merebak di Cina (abad 19), dan semakin merendahkan martabat Bangsa Cina, mulai muncul pemikiran baru. 

IDENTITAS DAYAK DI KALIMANTAN BARAT (Bag. 2)

(Sambungan dari bagian 1)

Terbentuknya identitas Dayak pasca kemerdekaan Indonesia, mendapat babak baru di sekitar tahun 1940-an bermula dari dibentuknya Kantor Urusan Dayak pada awal 1946. Mengenai hal ini, Taufiq Tanasaldy dalam penelitiannya “Politik Identitas di Kalimantan Barat”, yang terdapat dalam buku “Politik Lokal di Indonesia” (2007), mengungkapkan demikian, “Kantor tersebut melancarkan beberapa inisiatif untuk mengemansipasi orang Dayak dan berhasil mendapatkan jaminan dari pihak kesultanan untuk menghapus segala praktik diskriminasi terhadap orang-orang Dayak.” (Henk Schulte ed., 2007: 464). Kenyataan demikian, meskipun merupakan hal yang lebih baik, tetapi dalam pembentukan identitas, tetap saja meletakkan identitas Dayak dalam bentuk yang pasif. Dayak bagaimanapun juga tetap menjadi obyek sebagaimana yang terjadi pada pembentukan identitas Dayak pada masa kolonial.
Danau yang duluanya adalah Sungai Embaloh (doc. penulis)
Dayak mendapat identitas baru ketika terbentuk Partai Persatuan Daya di tahun 1946. Saat itulah identitas Dayak benar-benar ditentukan oleh orang Dayak sendiri, meskipun masih ada Dayak yang belum menjadi pedukung Partai Persatuan Daya, akibat ketidakterjangkauan. Klimaks kesadaran politik tersebut adalah terpilihnya J.C. Oevaang Oeray sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang pertama.

Rabu, 28 Januari 2015

IDENTITAS DAYAK DI KALIMANTAN BARAT (Bag. 1)


"Etnis Dayak sebagai sebuah konsep 
bukanlah kelompok yang mudah diidentifikasikan"

(doc. penulis)
Etnis Dayak sepanjang perjalanan sejarah telah diyakini sebagai penduduk asli Kalimantan Barat. Setidaknya catatan sejarah yang dikeluarkan ilmuwan Belanda P.J. Veth “Borneo’s Westerafdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch” tahun 1856, yang dialihbahasakan oleh Pastor Yeri OFM, Cap., dengan judul “Borneo Bagian Barat Geografis, Statistis, Historis” tahun 2012,  mengatakan demikian,

“... di tengah-tengah bermacam hubungan dan persatupaduan dan percampuran, atau dari permusuhan dan penolakan, dan di bawah keadaan alamiah dari udara dan tanah, produk-produk tanah dan karena itu satu cara hidup, berangsur-angsur, membentuk masyarakat itu, yang dianggap sebagai yang tertua dan asli, yang pada umumnya dikenal dengan nama Dayak, …” (Yeri [pent], 2012: 154)

 Meskipun P. J. Veth menjadi sumber yang cukup tua, masih saja pembahasan identitas Dayak menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan P. J. veth sendiri, “…sebagai yang tertua dan asli, yang pada umumnya dikenal dengan nama Dayak, tetapi memuat satu perbedaan besar suku-suku yang masih sekarang ini berbeda satu sama lain dalam rupa, bahasa, cara hidup, konsepsi-konsepsi agama, dan tingkat kebudayaan.”(Yeri pent., 2012: 154).


Dayak Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (doc.penulis)
Little Girl from Heart of Borneo (doc.penulis)
Dengan demikian apa yang dimaksud dengan Dayak? Atau siapa itu Orang Dayak? Dayak sebenarnya merupakan identitas yang dikontruksikan (dibangun) oleh orang-orang diluar komunitas yang dianggap Dayak tersebut. Penduduk asli Kalimantan yang disebut Dayak, sebenarnya tidak pernah menjadikan istilah “Dayak’ sebagai identitasnya, hingga hasil konstruksi sosial itu melekat demikian dalam dan menjadi nyata dengan terbentuknya Partai Persatuan Daya (Dayak) (1946) oleh J.C. Oevaang Oeray. Bahkan penulisan kata “Dayak” sebenarnya merupakan kesepakatan baru yang dilakukan pada tahun 1992 dalam acara Ekspo Budaya Dayak yang dilakukan Institute Dayakologi Research and Development (IDRD), yang sekarang dikenal dengan nama Institut Dayakologi (John Bamba ed., 2008:10). Siapakah yang memberi identitas “Dayak” pada penduduk asli Kalimantan?